 |
| Ilustrasi/Pexels |
Politik identitas menjadi sorotan dalam dinamika politik modern, mampu memobilisasi massa berdasarkan pada aspek suku, agama, ras, atau gender. Praktik ini juga menimbulkan polarisasi dan konflik sosial yang merugikan masyarakat secara keseluruhan.
Di Indonesia, politik identitas memainkan peran sentral, terutama menjelang pemilu 2024. Elite politik cenderung memanfaatkan ciri khas suku, budaya, agama, dan etnis untuk merebut dukungan. Meski memiliki kekuatan mobilitas, politik identitas dalam konteks ekstrem sering kali mengesampingkan penilaian individual.
Salah satu contoh nyata adalah penggunaan agama sebagai alat politik. Elite politik seringkali memanfaatkan identitas agama untuk mendapatkan dukungan dan menyerang lawan politik. Ironisnya, hal ini kadang justru menciptakan stigma dan konflik yang merugikan masyarakat.
Dalam persaingan antara laki-laki dan perempuan, gender menjadi isu identitas yang menjadi bahan kampanye. Begitu pula dengan isu suku yang seringkali digaungkan untuk memperebutkan suara mayoritas dalam pemilu.
Namun, praktik politik identitas yang tidak terkendali berpotensi merusak kesatuan sosial. Konflik berbasis identitas dapat mengganggu stabilitas bangsa. Selain itu, fokus berlebihan pada politik identitas bisa mengaburkan isu-isu penting seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Oleh karena itu, perlu kesadaran akan bahaya politik identitas yang bisa memecah belah masyarakat. Pemimpin politik perlu berfokus pada kepentingan bersama, membangun persatuan, bukan memanfaatkan perbedaan identitas sebagai alat kekuasaan.
Peningkatan pemahaman masyarakat tentang politik serta kehidupan sosial menjadi penting. Dialog terbuka dan menghormati perbedaan diperlukan untuk menavigasi kompleksitas politik identitas.
Dukungan politik seharusnya didasarkan pada ide dan program substansial, bukan sekadar pada identitas. Hanya dengan menjunjung tinggi persatuan dan kepentingan bersama, kita bisa membangun masyarakat yang harmonis, berlandaskan nilai-nilai demokrasi.